Harga Melawan Presiden Itu Berat, Waspadalah Baik Pengusung Maupun Oposisi! (Bagian 3)

Pesan Tersirat Presiden Merupakan Ancaman Demokrasi

Bila Nasdem, partai pendukung pertama dan utama pemerintahan Jokowi sejak 2014 dapat dihukum sedemikian rupa, apalagi partai yang baru merapat kepada kekuasaan di periode kedua.

Pesan ini ditujukan khususnya kepada Gerindra, Golkar, dan PKB yang sering bergerilya menemui kelompok oposisi baik Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Pesan yang dilakukan istana tersebut menunjukan presiden adalah seorang leader yang memiliki keberanian memaksa, dirinya adalah sosok independen yang tidak mau tunduk kepada siapapun kecuali kemauannya dituruti.

Kemauan Presiden sebagaimana yang dibongkar oleh Denny Indrayana, lawyer dan mantan Wamenkumham adalah menjadikan Anies Baswedan tidak punya kesempatan untuk running calon presiden.

Kemauan tersebut bersifat subjektif dan kemauan tersebut adalah ancaman demokrasi. Seolah suara Presiden lebih hebat dan lebih kuasa daripada suara rakyat.

Perasaan sangat berkuasa dalam diri Presiden tersebut muncul setelah running mate periode kedua kontestasi Capres 2019, Bapak Prabowo Subianto masuk ke kabinetnya.

Bila pada periode pertama, presiden sering meminta nasehat dari Surya Paloh dan Nasdem, Pada periode kedua ini, situasinya berbeda, nasdem atau siapa pun yang bertentangan dengan kemauan presiden dapat berujung dengan kehilangan jabatan pemerintahan dan berujung dengan penahanan di Hotel Prodeo.

Situasi periode kedua ini menunjukan, kendali pemerintahan sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Sang Presiden. Kemauan istana harus dituruti bila tidak lihat lah Nasdem.

Seruan Bersatu Meluruskan Gaya Kepemimpinan Nasional Saat ini

Kondisi seperti ini mengingatkan kita saat rezim orde baru mencapai puncak kekuasaannya, dimana semua yang melawan kemauan Presiden mengalami kriminalisasi dan pembungkaman baik halus maupun kasar.

Perilaku tersebut menjadi ancaman demokrasi Indonesia.

Apakah kemudian bila presiden berkehendak Anies Baswedan atau tokoh lainnya tidak boleh menjadi calon presiden maka kemauannya itu harus diikuti karena semua orang takut kepada kekuasaan Istana.

Bila narasi ini yang terjadi, maka seluruh komponen bangsa baik di kalangan oposisi dan pendukung di pemerintah harus bersatu untuk meluruskan model kepemimpinan yang hanya melayani kemauan presiden padahal demokrasi sejati adalah kepemimpinan bukan berdasarkan maunya presiden namun harus berdasarkan maunya rakyat Indonesia.

Penulis adalah pakar kebijakan publik Narasi Institute