FIFA Tidak Fair, Rakyat Indonesia Harus Bersatu Memprotes!

Belum jelas sebenarnya apa yang dimaksud FIFA sebagai situasi terkini itu. Namun kuat dugaan yang dimaksud situasi terkini adalah terkait penolakan dari sebagian kalangan terhadap delegasi Israel yang lolos U-20 untuk bertanding di Indonesia.

Jika alasannya terkait delegasi Israel, maka keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena adanya penolakan dari sebagian pihak adalah berlebihan. Karena toh masih banyak jalan keluar terhadap hal tersebut tanpa harus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan pidato terkait hal tersebut. Pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan tim Israel untuk bertanding ke Indonesia. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun dalam event olahraga bola FIFA ini, pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan tim sepak bola Israel.

Jadi pembatalan secara sepihak FIFA atas Indonesia sebagai tuan rumah U-20 ini jelas jelas telah melecehkan Bangsa Indonesia yang padahal beberapa waktu yang lalu telah berhasil manjadi tuan rumah event G20.

Jadi jika pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah hanya karena alasan penolakan sebagian pihak di Indonesia terhadap delegasi Israel, maka kita Bangsa Indonesia patut mempertanyakan apakah FIFA dibawah pengaruh Israel sehingga terlalu mengistimewakan Israel.

Pun jika alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena tragedi sepak bola Kanjuruhan, maka mestinya keputusan pembatalan tersebut dilakukan sudah sejak jauh-jauh hari, bukan saat ini.

Keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan U-20 melecehkan martabat Bangsa Indonesia yang seakan tidak mampu untuk menyelenggaran event tersebut dengan baik dan menjaga keamanan seluruh delegasinya.

Bangsa Indonesia tentu berhak untuk melakukan protes keras terhadap kebijakan yang diambil FIFA tersebut karena apa yang dilakukan FIFA telah melukai dan minciderai harkat dan martabat Bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute