Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Bahasa Politik Presiden Jokowi

 OLEH: <a href='https://rmol.id/about/farid-gaban-5'>FARID GABAN</a>
OLEH: FARID GABAN
  • Sabtu, 28 Januari 2023, 13:36 WIB
Bahasa Politik Presiden Jokowi
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
SALAH satu keistimewaan Presiden Jokowi adalah kemampuannya menerjemahkan konsep yang ruwet menjadi sederhana dan mudah dipahami khalayak ramai. Ini berbeda dari presiden sebelumnya.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Dibanding Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi lebih lugas dan simpel. Bahasa Pak Jokowi tidak dibalut pretensi ilmiah, tidak berkesan jaga image dan tidak berusaha kelihatan pintar.

Kita bisa melihat kesederhanaan bahasa Presiden Jokowi dari sejumlah pernyataan menyangkut soal investasi, misalnya. Investasi adalah salah satu obsesi terbesar pemerintahannya.

Presiden Jokowi jarang bicara detail tentang UU Cipta Kerja, yang menjadi landasan hukum melayani investor dengan karpet merah. Dan membicarakan detail UU Cipta Kerja memang hampir mustahil dilakukan.

UU Cipta Kerja meringkas dan merevisi 70 undang-undang dalam sebuah UU baru setebal 1.000 halaman lebih. Baik presiden maupun anggota DPR RI, kecil kemungkinan pernah membacanya.

Presiden Jokowi memilih bahasa sederhana untuk meringkas apa yang dimaksud dengan kemudahan berinvestasi.

Ini salah satunya. "Kalau ada investasi masuk," kata Presiden Jokowi, "pejabat daerah merem saja dan setujui."

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa investasi jadi rebutan banyak negara. Itu sebabnya investor harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

"Investor harus dimudahkan," kata Presiden Jokowi. "Harga lahan untuk industri harus didiskon. Kalau perlu separo harga Vietnam."

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Presiden Jokowi mengajak kita sebagai bangsa untuk siap merendahkan harga dan martabat diri demi menarik investasi.

Kemudahan berinvestasi erat kaitannya dengan keamanan. Presiden Jokowi tahu itu, dan karenanya perlu menegaskan: "Saya akan mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi."

Investor tidak suka diganggu, termasuk misalnya diganggu protes masyarakat yang terkena dampak. Presiden Jokowi perlu menegaskan bahwa polisi harus tahu itu. Polisi harus melayani investor sebaik mungkin, kalau perlu dengan merepresi setiap protes.

Lugas dan sederhana. Itulah kekuatan Presiden Jokowi ketika berkomunikasi dengan bawahan dan rakyat awam.

Beliau tidak tedeng aling-aling menunjukkan semangat besar pemerintahannya dalam melayani investor, kalau perlu dengan merendahkan harga dan martabat bangsa, serta mengorbankan rakyatnya. rmol news logo article

Tim Ekspedisi Indonesia Baru
EDITOR: DIKI TRIANTO

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA