R20 dan Peran NU untuk Perdamaian Dunia

Tahun 2022 merupakan Presidensi Indonesia untuk memimpin G20 dan berbagai rangkaian acara di dalamnya. Pada penyelenggaraan G20, terdapat dua pilar pembahasan yaitu: (1) Finance Track, forum dan pertemuan yang fokus pada isu ekonomi dan keuangan (financial track) yang pembahasannya melibatkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan (2) Sherpa Track, forum-forum yang membahas isu-isu ekonomi non keuangan, seperti perdagangan, transisi energi, pariwisata, dan perubahan iklim.

Jika selama ini forum G20 identik dengan forum ekonomi dan pembangunan internasional, Presidensi Indonesia pada G20 kali ini mempunyai agenda baru dalam penyelenggaraannya, yaitu adanya Religion of Twenty atau R20.

R20 merupakan forum internasional yang mempertemukan para pemimpin agama dari negara anggota G20 dan negara lainnya untuk mendiskusikan isu-isu sosial keagamaan pada level internasional.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi inisiator forum R20, sekaligus menandakan Indonesia sebagai negara pertama yang menyelenggarakan R20 sebagai agenda resmi atau engagement event dari G20 untuk kemudian diselenggarakan pada agenda G20 berikutnya.

Religion of Twenty: NU untuk Perdamaian Dunia

R20 hadir sebagai jawaban atas keprihatinan NU terhadap minimnya forum diskusi para pemimpin agama di dunia yang secara jujur mengakui masalah internal agama itu sendiri, di mana agama seringkali gagap untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Padahal, dunia hari ini telah memaksa agama untuk mampu berdialog dengan kemajuan agar tetap menarik bagi manusia. Selain itu, mampu menawarkan nilai-nilai luhurnya untuk diadopsi oleh struktur ekonomi dan politik global.

Mengutip pernyataan PBNU tentang Peserta Forum Agama G20 (R20), R20 mempunyai visi dan tujuan untuk memperkuatkan G20 sebagai agenda tahunan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan memastikan bahwa agama bukan sumber masalah, melainkan dapat berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem global.

R20 merupakan global platform untuk menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin agama di dunia untuk menyuarakan shared-civilizational values atau nilai-nilai peradaban bersama.

R20 tentu bukanlah keterlibatan yang pertama bagi NU dalam dunia internasional. Sebaliknya, organisasi NU lahir sebagai respons atas perkembangan dunia internasional saat itu.

Melalui Komite Hijaz, pada 1926 NU berhasil melakukan upaya-upaya diplomatik untuk menyampaikan permohonan umat Islam kepada Raja Ibnu Saud terkait beberapa hal, di antaranya adalah pelaksanaan ibadah haji, kodifikasi hukum Islam, dan perlindungan terhadap tempat suci umat Islam di Arab Saudi.

Pencapaian tersebut merupakan penegasan bahwa NU sejak awal kelahirannya sudah berkontribusi dalam dinamika internasional. Lainnya, sejarah juga mencatat bahwa banyak Ulama NU yang menjadi pengerak di level internasional, seperti KH. Ahmad Sjaichu yang menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Islam Asia Afrika pada 1965, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pernah menjadi Presiden World Conference on Religion and Peace (WCRP), dan Habib Luthfi bin Yahya yang menjadi Pemimpin Forum Ulama Sufi Dunia.

Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa masuknya R20 sebagai bagian dari rangkaian acara G20 menjadi wadah strategis untuk mengarusutamakan diskusi tentang agama pada forum-forum internasional yang melibatkan pemimpin negara. Hal ini untuk merespons pandangan bahwa agenda-agenda G20 hanya mempertemukan elit negara dengan subjek pembahasan yang melangit dan jauh dari masyarakat.

Mengutip Andrew F. Cooper dalam Civil Society Relationships with the G20: An Extension of the G8 Template or Distinctive Pattern of Engagement? G20 seringkali hanya menjadi forum para elite negara yang tidak menyentuh isu elemen terpenting dari masyarakat.

Sebagai gagasan yang lahir dari organisasi masyarakat sipil seperti NU, forum R20 diharapkan akan mampu memberikan perspektif baru yang lebih luas bagi masyarakat luas tentang dinamika dan tantangan global hari ini, utamanya dalam isu sosial keagamaan.

Pandangan baru ini kemudian akan diwujudkan dalam bentuk rekomendasi bagi para stake holders yang pada akhirnya akan diimplemetasi dalam kebijakan-kebijakan negara dan dunia. Hal ini tentu untuk menghindari adanya gap atau keterpisahan agama dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat global.

*Pengurus Bidang Hubungan Luar Negeri dan Jaringan Internasional PB PMII