Program Kompor Induksi Gagal, Pemerintah Kalah dengan Agen-agen LPG?

Seluruh pelosok negeri telah terhubung dengan kabel listrik. Inovasi dan teknologi listrik terus menunjukkan perkembangan hingga nirkabel, wireless.
Ke depan biaya listrik juga akan semakin murah, daya listrik besar tidak lagi diperlukan dan seterusnya.

Aneh jika pemerintah mundur dari program elektrifikasi rumah tangga, peralatan rumah tangga yang serba listrik akan jadi keniscayaan di masa mendatang.
Ciri-ciri ke arah itu sudah sangat jelas. Jika mau membaca tanda-tanda perubahan dengan benar.

Kompor induksi adalah konsep bauran listrik dan LPG yang positif. Menekan penggunaan LPG dan memberikan alternatif kepada masyarakat.

Ke depan secara alamiah masyarakat akan bergeser ke listrik tanpa paksaan tapi menggunakan cara cara alamiah.

Tidak ada yang bisa membendung ini. Ini adalah kebutuhan yang baru di tengah keragaman sumber energi, dan listrik yang semakin berada di depan sebagai sumber energi rumah tangga.

Kompor induksi sengaja disalahpahamkan sebagai program pengalihan dari bahan bakar LPG ke listrik. Bukan demikian cara mehamaminya.

Kompor induksi bukan konversi yang dipahami sebagai menggantikan. Tapi harusnya dipahami sebagai komplementer. Orang dapat saja sekali kali memasak dengan kompor induksi namun pada kali yang lain memasak dengan LPG. Biasa saja.

Dihentikannya program kompor induksi merupakan indikasi pemerintah takut dengan para pebisnis LPG yang sudah berjaringan sangat kuat melibatkan banyak pihak termasuk para politisi dan birokrat.

Seharusnya pemerintah lebih berpikir strategis, melihat perkembangan dunia.

Indonesia sendiri berhadapan dengan dua masalah di LPG yakni impor yang mencapai 80 persen kebutuhan LPG nasional dan subsidi LPG yang menembus Rp 135 triliun, yang merupakan subsidi terbesar di Indonesia.

Mengapa tidak mau berubah, mengapa kalah dengan para Pemilik SPBE dan para agen pedagang LPG?

Mosok pemerintah kalah oleh karena banyaknya statement yang kurang berdasar?

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)