Gerpolek di Kandang Banteng

Peristiwa politik Indonesia kekinian sedang diwarnai hasutan, dendam, dan perampokan sumber daya alam, selalu menjadi warisan kekuasaan. Janji kampanye dan capaian yang jauh panggang dari api pasti melahirkan kekecewaan.

Partai-partai pendukung koalisi tidak semuanya bahagia dalam susunan pembagian "jatah" menteri, tugas dan wewenang menteri, jatah komisaris BUMN dan privilese ekonomi dan kekebalan hukum.

Tukar guling kasus dan saling sandera pada banyak kepentingan melahirkan kepentingan lain, yakni pengamanan atas dugaan abuse of power sekaligus ketakutan pasca usainya kekuasaan yang diemban.

Di sinilah titik penting mengapa keselamatan kekuasaan harus dijaga untuk berakhir secara smooth. Jika itu tak dapat, maka mereka yang ketakutan dalam lingkar kekuasaan mempersiapkan kondisi chaos. Zero sum game.

Rusuh. Social cost-nya terlalu besar. Pembelahan masyarakat masih terjadi hingga saat ini.

Membaca peta politik menuju Pilpres Indonesia saat ini. Menurut saya hanya ada 2 calon presiden yang berasal dari partai dan telah lama menjalin komunikasi yang baik. Capres itu adalah Prabowo Subianto (Gerindra) dan Puan Maharani (PDI Perjuangan). Capres selain itu capres pansos atau capres transfer beli pemain.

PDI Perjuangan tanpa koalisi berhak maju sendiri sesuai amanat UU. Hanya saja merawat dan menjaga Indonesia tidak bisa sendirian. Maka PDI Perjuangan dipastikan tidak akan pongah dan berbesar kepala maju sendirian dalam Pilpres nanti.

Koalisi Gerinda dipastikan solid mendukung Prabowo. Namun bagi PDI Perjuangan sangat terbuka celah diciptakan huru-hara. Upaya menggadang-gadang Gubernur Jateng kasat mata dan cenderung kasar dibentur-benturkan di internal PDI Perjuangan, bukan oleh mekanisme partai justru oleh kekuatan luar.

Ini dapat diartikan sebagai upaya kudeta politik dan mengganggu, namun juga penguatan atas kekuasaan definitif kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati dengan hak prerogatifnya.

Hingga saat ini kader-kader terlihat solid dan tegak lurus. Namun dalam perang politik upaya mengganggu dan merayu para prajurit terus dilakukan hingga perang di mulai.

Kekuasaan selalu memikirkan contigency plan penyelamatan pimpinan dan penumpang kekuasaannya menuju karamnya.

Sebelumnya kita dihebohkan dengan wacana dan upaya meloloskan tiga periode. Dan gagal –paling tidak untuk saat ini.

Plan B, menyiapkan calon yang dapat dibajak dan menyiapkan kendaraan politiknya. Publik politik terheran-heran. Banyak partai politik tapi calon yang di-endorse justru berasal dari luar partai.

Plan C, bentuk dan setujui partai-partai baru untuk melemahkan dan hasil pemilu. Plan ini sangat berbahaya. Lebih jahat dari apa yang pernah dilakukan oleh Orba yang justru merampingkan partai politik. Walaupun bagi pegiat demokrasi tidak boleh ada batasan terhadap partai politik.

Negara modern membiarkan partai baru muncul dengan batasan dan aturan yang sangat ketat itupun dengan sistem demokrasi yang tidak sama yang dianut Indonesia. Ini masih sangat debatable.

Plan D. Kekosongan kekuasaan pemerintahan daerah di berbagai wilayah tidak berpijak pada hasil demokratis yang dilalui para kepala daerah, yakni pada kontestasi politik. Mereka dipaksa menyerahkan kekuasaan hanya karena alasan pemilu serentak. Mekanisme berakhirnya kekuasaan pemerintahan daerah dikangkangi.
 
Repotnya, atas kewenangan apa ini dilakukan? Publik pun menilai bahwa ini upaya mengamankan pemerintahan yang akan habis masa kekuasaannya. Lebih jauh dari itu semua, ini bisa diartikan kembalinya ABRI (Tentara dan Polisi) ke kancah politik praktis. Bisa juga diartikan "Kudeta Merangkak".

Kembali ke Gerpolek di Kandang Banteng

Sejarah akan berulang, l'hostoire re rèpète. PNI saat berkuasa mengalami pengepungan politik karena kemenangan politiknya. PNI tidak dikepung sebagaimana PDI Perjuangan alami sekarang ini.

PNI dan koalisi besar membuat segan kaum pemodal dan sponsor asing. Ada Partai Nahdlatul Ulama yang keluar dari Masyumi dan Partai Komunis yang musuh utama PKI. Meski akhirnya sejarah berbicara lain. Justru PKI dan NU yang paling bermusuhan.

Belajar dari sejarah itu "invisible hand" ingin mengulangi kejayaan mereka.

Dua kali menang pemilu namun tak berkuasa membuat para pemodal yakin PDI Perjuangan bisa dimanfaatkan dan juga dapat dijadikan sebatas pekerja laksana ganteng dan kawanannya.

Presiden meski dikatakan sebagai petugas partai sering lalai dalam tugasnya. Ibaratnya kepala asisten rumah tangga yang ditugaskan menggoreng ikan dengan margarin dicairkan, tapi praktiknya memakai minyak jelantah dengan alasan minyak goreng sawit mahal dan stok dalam negeri tidak tersedia.

Lacur kan...? Uang belanja tidak terpakai, si tuan disuguhkan minyak bekas dan si asisten rumah tangga tetap melaksanakan tugas meski itu sudah berkhianat.

Mengapa kandang banteng yang digerpolek? Ekosistem di kandang itu keras, solid. Kawanan ini saling menjaga. Mereka itu tertib dalam banyak hal. Taat pada azas dan ideologi. Taat berorganisasi. Taat pada tindakannya.

Jika gerilya di kandang berhasil. Banteng akan berkelahi dan saling tanduk sesamanya.

Bagaimana caranya? Pihak luar akan meninggalkan kawanan banteng. Hingga akhirnya banteng merasa tak punya teman. Terasing dalam sebuah ekosistem. Kader banteng yang kurang sabar mulai terpengaruh ikut irama kelompok sirkus. Memberontak di kandangnya.

Menjelang tahapan Pemilu, partai satu digit tidak mau dan berinisiatif membangun platform atau koalisi dengan partai banteng. Lazimnya, yang lemah bergabung bersama yang kuat dan besar. Dan itu tidak terjadi. Tentunya itu bukan kebetulan.

Apa pun bagi para penghamba rente, Prabowo–Puan, Puan–Prabowo tidak boleh terjadi. Harus dicegah. Mereka tidak boleh memimpin Republik ini. Semua perangkat, narasi dan operatornya disiapkan. Hingga coba dipaksakan Capres Prabowo–Jokowi dan perpanjangan jabatan.
 
Sejak awal berdirinya Republik ini, Soekarno dan ayahanda Prabowo, Soemitro Djojohasikusumo dipaksa berkelahi. Padahal kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo salah satu tokoh peletak dasar Indonesia Raya. Di samping itu, Peristiwa Lengkong, Tangerang menunjukkan jejak heroik dan patriotisme keluarga Prabowo.

Anasir-anasir provokatif yang menurut keyakinan saya adalah provokasi itu hingga hari ini tetap beranak-pinak dan terus dipelihara. Dan tetap mengupayakan seteru lama tidak dapat dipersatukan. Bahkan sampai di ruang-ruang kaderisasi mahasiswa "konfik" ini dilanggengkan.

Mereka sadar Megawati Institute sudah membentuk sekolah kader. Di mana pemikiran pendiri bangsa sebagai kurikulum utama yang mempersiapkan rekonsiliasi bangsa melalui proses intelektual dan sistemik.

Ada kekuatan yang sangat takut jika Gerakan Indonesia Raya bersatu dengan banteng dalam sebuah koalisi. Kekuatan itu adalah yang selama ini  menambang kekayaan untuk kalangan mereka.

Boemi Putera terasing, terpinggirkan di negeri mereka sendiri. Seperti yang dicontohkan Bang Yos.

Gerakan Indonesia Raya sulit untuk dipatahkan. Sekali lagi jangan disatukan.

Kawanan banteng banyak yang meninggalkan kandangnya. Dari banteng kecil hingga tua. Namun banteng keraton tetap setia pada kawanannya.

Mahkamah sejarah sudah menghukum banteng yang berkhianat. Meski masih banyak banteng masih ngoceh mereka yang paling ideologis, tapi selama mereka tidak berinduk pada sebuah kesatuan, mereka tetap anasir bebas yang bisa saja bagian dari komprador dan jejaring oligarki dengan stempel banteng.

Di masa lalu pun ada banteng komprador. Meski saat itu Bung Besar masih hidup dan butuh pertolongan.

Jadi jangan lupa. Setiap zaman ada pengkhianatnya.

Semboyan mereka sekali di udara tetap di udara. Di laut kita jaya. Dan di darat jadi buaya.

Tidak Punya Kawan Yang Abadi. Kecuali Kepentingan Yang Abadi.

Sebuah refleksi kecil sore hari setelah sekian lama berada dan memikul sejarah sebagai anak banteng.

*Ketua Umum Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (PMP)