Sembilan Calon Presiden 2024
Sembilan Calon Presiden 2024
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Defisit Pertamina Membuka Krisis Baru di Indonesia

OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT
  • Sabtu, 21 Mei 2022, 14:40 WIB
Defisit Pertamina Membuka Krisis Baru di Indonesia
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat/Net
PERTAMINA ini sedang berada di persimpangan jalan. Defisit pertamina diprediksi mencapai Rp 190 triliun sepanjang tahun 2022. Sementara defisit tahun 2021 lalu mencapai 109 triliun belum dibayarkan pemerintah. Tagihan Pertamina kepada pemerintah totalnya Rp 299 triliun sampai Desember 2022 nanti.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membuka kondisi arus kas PT Pertamina (Persero) tanpa didampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Sri Mulyani menjelaskan defisit Pertamina mencapai 12,98 miliar dolar AS atau setara Rp 190,8 triliun (kurs Rp14.700 per dolar AS) pada akhir tahun ini karena terdampak kenaikan harga minyak mentah dunia.

SMI menjelaskan proyeksi ini didapat dari arus kas Pertamina yang sudah defisit 2,44 miliar dolar AS atau Rp 35,86 triliun per Maret 2022. Defisit terjadi karena ketika harga minyak mentah dunia naik, Pertamina tidak langsung menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Sebenarnya kondisi Pertamina sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan Pertamina menanggung negative carry (selisih lebar antara harga jual eceran (HJE) dan harga keekonomian BBM) sejak tahun 2021.

Sejak 2021 pertamina mengalami kondisi keuangan yang constantly negative karena Pertamina harus menanggung perbedaan. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina saat ini di persimpangan jalan.

Menteri BUMN, Komisaris, dan Direksi Pertamina selalu menutupi hal ini karena diyakini berita constantly negative carry tersebut akan merugikan reputasinya dan juga mengganggu rencana IPO beberapa anak perusahaan Pertamina lainnya.

Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani karena membuka masalah defisit Pertamina ini sehingga publik mengetahui bahwa kinerja jajaran Pertamina, baik itu Komisaris Pertamina termasuk Ahok di dalamnya dan Direksi Pertamina tidak cukup solutif menyelesaikan masalah defisit sejak 2021 lalu.

Ini juga teguran untuk seluruh jajaran BUMN bekerja lebih baik lagi, terutama Menteri BUMN yang akhir-akhir ini disibukkan berkampanye menuju Pilpres 2024.

Di satu sisi, publik mengetahui bahwa pertamina mengalami tekor karena harga crude oil di atas dari asumsi, sekarang lebih dari 100 dolar per barel yang tadinya diasumsikan 63 dolar per barel.

Namun di sisi lain publik mengerti bahwa kinerja Direksi dan Komisaris Pertamina sangat merosot. Gaji dan Tantiem besar mereka tidak sebanding dengan kerjanya mengatasi persoalan defisit tersebut.

Bila jajaran komisaris dan Direksi Pertamina kreatif, maka seharusnya Pertamina melakukan strategi lain di luar dari mengharapkan penerimaan dari negara.

Publik jadi mengerti bahwa jajaran Pertamina yang digaji besar  tersebut tidak bekerja dengan baik dan membiarkan masalah defisit pertamina menjadi tanggungan Pemerintah.

Seharusnya jajaran Pertamina berpikir untuk memiliki punya sumber penghasilan lain dibandingkan dengan kompensasi harus dibayarkan oleh negara karena negara sedang dalam kondisi tidak sehat.

Baik komisaris maupun direksi seharusnya berfikir keras bagaimana Pertamina dapat membangun neraca keuangan yang sehat.

Harga impor memang sedang naik tapi Pertamina harus berpikir kreatif bagaimana mencari sumber-sumber penerimaan lain sehingga kemudian tidak menyerahkan tagihan kepada pemerintah untuk dibayarkan.

Ini merupakan suatu kondisi di mana Pertamina dalam keadaan krisis di mana tidak kreatifnya manajemen Pertamina yang memanfaatkan kondisi global yang terjadi atas kenaikan harga minyak mentah dunia.

Direksi dan Komisaris termasuk Ahok digaji besar untuk menyelamatkan uang Pertamina, namun saat Pertamina mengalami defisit sedemikan besar, Ahok dan komisaris-direksi tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkannya kepada negara. Sungguh aneh.

Jika seorang profesioanl yang baik itu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Jika Pertamina punya masalah dan negara yang mengatasi, itu namanya jajaran manajemen Pertamina tidak bekerja sama sekali. Sungguh memalukan.

Defisit yang dialami Pertamina seharusnya diselesaikan secara sistemik dan lebih terintegrasi karena hal Ini terkait dengan ketahanan energi nasional. Pemerintah harus memiliki kepemimpinan yang solutif untuk mengatasi krisis energi yang semakin sulit di masa depan.

Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Pertamina harus mencari cara Bagaimana caranya menghilangkan ketergantungan dari impor.

Pemerintah bisa memanfaatkan temuan terbaru anak bangsa yang mampu mengkonversi CPO kelapa sawit menjadi bensin (gasoline), solar (diesel) dan avtur (bahan bakar pesawat terbang), denga begitu Indonesia tidak lagi tergantung impor fossil fuel.

Anehnya, publik tidak terdengar narasi-narasi mencari sumber pengganti impor BBM dari pemerintah. Yang seharusnya pemerintah tidak terjebak dengan selalu melakukan impor sehingga harganya tidak mampu dikendalikan.

Pemerintah harus berpikir bagaimana negara kita mempunyai sumber energi sendiri yang mandiri. Seandainya investasi dari fosil fuel itu besar dan negara tidak punya kemampuan untuk itu maka semestinya beralih ke minyak nabati seperti minyak sawit.

Jika pemerintah mau kolaborasi bersama dan menentukan strategi memanfaatkan sawit sebagai sumber energi BBM mengganti fosil fuel maka masalah ini akan selesai dua sampai tiga tahun ke depan.

Indonesia akan memiliki kemandirian yang luar biasa, karena minyak nabati ini adalah energi yang tidak akan habis karena bahan bakunya adalah tanaman sawit.

Kenaikan Harga minyak kali ini akan sangat parah dan akan meningkatkan terus sampai 200 dolar AS/barel. Kenaikan minyak dunia tersebut menyebabkan impor berbiaya mahal. Semakin mahal impor semakin merusak neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia yang pada akhirnya bisa mengganggu nilai tukar rupiah.

Dampak dari ketergantungan impor meluas ke berbagai makroekonomi lainnya. Untuk itu harusnya pemerintah harus dapat menghilangkan ketergantungan impor minyak fosil dengan mulai mengembangkan seluruhnya dari kemampuan dalam negeri.

Jika Pertamina hanya bisa impor minyak, maka direksi dan komisaris tidak perlu berpendidikan tinggi dan digaji tinggi karena lulusan SD pun bisa melakukan itu.

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA