Nasib Utang Pelindo di Tengah Mudik Lebaran

Sebetulnya dalam hal ini masyarakat butuh tol laut, angkutan laut yang hebat-hebat yang bisa membawa pulang Warga Solo lewat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, orang Surabaya lewat Tanjung Perak Surabaya, masyarakat Sumbawa lewat Labuhan Badas Sumbawa.

Itulah angkutan yang sebenarnya bagi Indonesia, ramai-ramai di laut, lautan terang-benderang di malam hari, bagaikan Laut Aru di saat kapal-kapal besar mengambil ikan di sana.

Tapi bagaimana Tol Jokowi bisa mencapai hasilnya jika badan-badan, perusahaan-perusahaan negara makin lama makin tidak punya kapasitas, makin ke sini makin rapuh tersandera rentenir global, utang besar hasil kecil.

Salah satunya dialami Pelindo BUMN yang ditugasi pemerintah mengurus masalah pelabuhan, tempat bersandar ya kapal-kapal kita, kapal yang mengangkut barang dan mengangkut orang. Seharusnya bisa mengangkut pemudik toh!

Utang Pelindo di Ujung Tanduk

Risiko obligasi senior tanpa jaminan Pelindo senilai 500 juta dolar AS jatuh tempo 2023 dan obligasi senior tanpa jaminan 500 juta dolar AS jatuh tempo 2024 belum ada tanda-tanda akan bisa dibayar, bagaimana dan darimana uangnya.

SCP bbb- negatif dikarenakan Pelindo terutama didorong oleh akuisisi baru-baru ini atas jalan tol, yang akan membawa utang sebesar Rp 7 triliun– Rp 9 triliun, dan rencana belanja modal konsolidasi hampir Rp 45 triliun selama 2021–2025.

Jalan tol sepanjang 34 KM yang menghubungkan Cibitung di Bekasi dan Cilincing di Jakarta Utara. Jalan tol penghubung Pelabuhan Tanjung Priok dan menghubungkan kawasan industri strategis ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pelindo bisa beroperasi penuh pada akhir 2022.

Namun, Pelindo sendiri telah mengambil uang APBN melalui dukungan pemerintah yang telah disuntik suntikan modal Rp 1,2 triliun untuk mengembangkan Bali Maritime Tourism Hub di Benoa, Bali. Untuk hal ini, darimana pula Jokowi dapat uang untuk ini.

Memang sebagian besar proyek utamanya adalah proyek strategis nasional berdasarkan keputusan presiden. Manajemen mengharapkan total capex hampir Rp 45 triliun selama 2021–2025. Caranya dengan meningkatkan utang untuk membiayai belanja modal.

Semua itu butuh dukungan pemerintah alias suntikan dana APBN. Maka, Pelindo bisa selamat membayar utang yang jatuh tempo 2023 dan 2024.

Sementara saat yang sama terjadi penurunan peringkat negara Indonesia. Saat yang sama utang bersih/EBITDA yang disesuaikan  berada di atas 7,0x. Wuih!

Tahun lalu peti kemas konsolidasi Pelindo turun 7% menjadi 15,5 juta unit setara dua puluh kaki pada tahun 2020 karena efek pandemi Covid-19. Sebagai perbandingan, PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,1% pada tahun 2020.

Sekarang bagaimana caranya membayar utang sementara penerimaan atau pendapatan turun, bagaimana mendapatkan utang lagi sementara peringkat lemah dan cenderung negatif. Lalu bagaimana berkiprah ke depan menjadi andalan Tol Laut Presiden Jokowi kalau kinerja kian memburuk? Bisa bisa tol laut gagal.

Mudik Lebaran

Tol memang buat mudik lebaran, kalau buat  bisnis murni kayaknya enggak masuk hitungan. Sebagai bagian dari fasilitas utama yang dipersiapkan pemerintah intuk mudik lebaran tampaknya tol sudah gagal total. Selebar apa pun tol yang dibangun di darat tidak akan sanggup menandingi lebar dan luasnya lautan.

Inilah mengapa stakeholder laut, yang tampaknya pimpinannya sekarang adalah Pelindo dituntut kiprahnya untuk mensukseskan tol lau Jokowi. Sebuah program andalah yang dijanjikan dan telah menghantarkan Jokowi dua periode dan sekarang telah diminta tiga periode oleh para pengikutnya.

Semua kesuksesan tol laut sangat bergantung pada kinerja Pelindo dan rekan-rekan sejawatnya. Namun dengan kondisi utang Pelindo seperti sekarang, maka harus ada usaha lebih dari para pengurusnya. Jangan lembek, ini nenek moyang kita pelaut, bukan peternak kerbau atau bebek.

Bangkitkan lautan, bikin terang-benderang seperti Laut Aru, laut Bangka, Seram, dengan ribuan kapal mengangkut ikan dari sana. Masa mengangkut penumpang mudik tidak bisa? Lebih banyak mana manusia dibanding ikan?

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia