Children in the DPR Korea
Under the Leadership of Great Commanders
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

KPK dan Publik

OLEH: H. FIRLI BAHURI
  • Jumat, 29 April 2022, 17:31 WIB
KPK dan Publik
Ketua KPK, Firli Bahuri/RMOL
SAHABAT antikorupsi, setelah beberapa peristiwa kemarin dan konferensi pers yang saya pimpin langsung,  memang berkembang berbagai isu dan komentar di seputar KPK dan pemberantasan korupsi.

Selama ini saya mengikuti pemberitaan di media maupun aksi-aksi unjuk rasa di kantor KPK. Intinya, kami terus memantau dan mendengar apapun yang menjadi aspirasi masyarakat. Apalagi masyarakat antikorupsi. Karena kami adalah lembaga publik yang harus terbuka dan mendengar suara masyarakat.

Meskipun ada banyak aspirasi dan demonstrasi di dunia nyata dan di dunia maya, kami di KPK  akan terus  juga bekerja sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan. Kita pegang teguh dan jalankan asas asas pelaksanaan tugas pokok KPK bukan karena desakan, opini, apalagi mimpi atau halusinasi.

Penegakan hukum itu nyata bukan fiksi atau misteri. KPK pun bekerja bukan karena pesanan, tapi diuji dengan kebenaran, kecukupan bukti yang kesemuanya hasil hasil kerja KPK diuji akhir di peradilan. Keputusan pada masa depan ada di tangan yang mulia para hakim.

Dan Masa depan tergantung pada apa yang kita kerjakan hari ini. Dengan keterbukaan dan kebebasan semua bisa bersuara, bahkan suara yang dulu tidak pernah terdengar sekalipun sangat nyaring tapi kini suara senyappun terdengar dengan keras dan nyaring.

Saya dan KPK tidak ada kepentingan dan saya tidak bermain politik. Kami kerja sesuai fakta hukum dan bukti yang cukup. Kami tidak akan pernah mentersangkakan seseorang tanpa bukti yang cukup.

Jangan pernah mengulangi kekeliruan masa lalu seperti Syafrudin Arsyad Temenggung bebas, Sofyan Basyir bebas dan Samin Tan bebas karena pengumpulan alat bukti yang tidak berhati-hati dan terperangkap irama dari luar serta opini.

Sekali lagi kita akan terus bekerja sampai indonesia bebas dari korupsi. Ini hal penting dan fundamental.

Saya bukan politisi, bukan pemilik Parpol dan bukan kader Parpol. Saya hanya orang kampung anak petani miskin yang memiliki semangat mengabdikan diri membebaskan nkri dari praktik korupsi.

Jika indonesia bebas dari korupsi maka kita bisa atasi dan selesaikan kesulitan rakyat (petani, nelayan,  perawat, bidan, guru honorer, buruh). Mereka hanya ingin mudah dapat kerja, bisa memenuhi kebutuhannya, bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Saya juga sangat merasakan betapa beratnya beban yang dialami para buruh. Mereka bekerja banting tulang untuk memompa hasil produksi dan mereka penyambung kehidupan generasi bangsa melalui kerja-kerja mereka geliat ekonomi bergerak, pertumbuhan ekonomi bergerak meningkat.

Harapan mereka hanyalah mereka dapat bertahan dan sanggup menghadapi hidup serta kehidupan istri dan anak-anaknya. Termasuk juga Pekerja migran juga harus mendapat tempat yang layak karena sesungguhnya mereka pahlawan ekonomi dan pendapatan negara.

Akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa semua yang terjadi di KPK bukan peristiwa politik tapi ini adalah peristiwa penegakan hukum yang berbasiskan kepada fakta dan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku baik hukum formil maupun hukum materiil nya.

Dan kami mendengar saran dan masukan sebagai bagian integral dari proses memperbaiki lembaga kami. Bukan sebagai proses untuk mempengaruhi apalagi membelokkan arah pemberantasan korupsi.

*Penulis adalah Ketua KPK RI
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA