Persoalan ekonomi yang sangat mendasar juga dialami masyarakat Indonesia hari ini. Dimulai dari persoalan minyak goreng. Ketika harganya naik dan langka, pemerintah menetapkan HET dan mengakibatkan antrean pembelian di mana-mana.
Bukannya mencari akar masalahnya lalu memperbaiki aturan, justru pemerintah mengaku kalah dan melepas harga ke pasar. Seketika minyak goreng kembali tersedia namun dengan harga baru yang naik tajam.
Keadaan terus diperparah dengan kenaikan harga elpiji nonsubsidi, BBM, hingga tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11 persen. Masyarakat baru saja bernafas lega dari lonjakan kasus Covid-19, langsung dihajar habis-habisan dengan kenaikan berbagai harga komoditas pokok. Bukannya pulih, yang ada justru peralihan dari satu penderitaan menuju penderitaan yang lain.
Persoalan bahan bakar minyak (BBM), dalam hal ini pemerintah selalu â€bersembunyi†di balik situasi ekonomi global. Dikutip dari
republika.co.id “Sekarang ini akibat daripada situasi ekonomi global, terjadi kenaikan di mana-mana,†kata Wapres dalam keterangan yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, (12/4/22).
Senada dengan wapres, Nicke Widyawati (Dirut Pertamina) sedari awal mengatakan bahwa kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan tidak terlepas dari kenaikan harga minyak dunia.
Seperti diketahui kondisi perang Ukraina dan Rusia sejak Februari mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia lebih dari 100 dollar AS. “Harga BBM ini kian mahal, kenapa? 92 persen dari ongkos produksi BBM itu adalah harga crude. Jadi harga crude ini meningkat luar biasa.. Dan ini terjadi kenaikan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia,†Nicke, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI, (6/4/22)
Seperti yang kita duga, poin nya adalah dalih kondisi ekonomi global juga kenaikan harga BBM di banyak negara. Coba kita berbicara terkait pendapatan perkapita. Masalah pendapatan pekerja, negara tetangga serumpun Malaysia memiliki GDP perkapita yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. GDP per kapita Indonesia adalah sebesar 3.869 dolar AS atau setara dengan Rp 55,57 juta. Sementara GDP per kapita Malaysia tiga kali lipatnya, yakni 10.401 dolar AS atau setara 149,40 juta.
Mengutip
themalaysianreserve.com, saat ini Malaysia berada di peringkat kelima dalam hal rasio harga bensin paling terjangkau berdasarkan gaji rata-rata setelah mengesempingkan negara-negara petro dollar Timur Tengah.
Hal ini berarti, satu orang warga Malaysia dapat membeli 1.707 liter bensin dengan putaran gaji sebulan. Sementara itu negara lain seperti Selandia Baru berada di peringkat keempat dengan 1.852 liter, sedangkan Korea Selatan di peringkat ketiga dengan 1.908 liter. Di posisi kedua ada Jepang dengan 2.006 liter. Pemuncak yang menduduki peringkat satu ada Australia, dimana satu putaran gaji seorang warga dapat membeli 3.783 liter bensin.
Hal ini yang mungkin luput dari kesadaran para stakeholder, bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Negara yang belum sepenuhnya pulih, belum mampu menopang kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat. Glorifikasi Mentri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan bahwa, “terkait utang Indonesia relatif rendah dibandingkan negara G20 dan ASEAN,†ujar Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers KSSK II (13/4/22) tidak menjadikan kondisi rakyat indonesia baik-baik saja dengan imbas kenaikan BBM hingga meroketnya berbagai komoditas pokok saat ini.
Persoalan minyak goreng, mengacu pada data kementrian perdagangan (SP2KP) per 13 April 2022, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp 23.800 per liter atau naik 45,12 persen dibandingkan dengan bulan lalu Rp 16.400. Kondisi peningkatan harga masih berlanjut pada minyak goreng berkemasan premium yang berada di angka Rp 26.300 per liter atau naik 42,93 persen dibanding satu bulan yang lalu Rp 18.400 per liter secara nasional.
Adapun stok indikatif untuk komoditas minyak goreng secara keseluruhan mencapai 628.528 ton secara nasional dengan ketahanan mencapai 1,49 bulan. Sedangkan Kementrian Perdagangan mencatat kebutuhan minyak goreng mencapai 422.000 ton /bulan.
Sejak bulan lalu, Kementerian Perdagangan selalu menyampaikan bahwa stok sebetulnya melimpah. Apalagi jika melihat berdasarkan data diatas, seharusnya tidak mesti terjadi kelangkaan di lapangan hingga memaksa dicerabutnya Permendag 6/2022 terkait aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mengakibatkan harga minyak melambung setinggi-tingginya.
Pada pertengahan Maret, Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI bahkan menyampaikan bahwa akan mengungkap terduga mafia minyak goreng pada Senin, 21 Maret 2022. Namun, hingga kini, hal tersebut tak kunjung terbukti. Alih-alih membongkar kepada publik terduga mafia minyak goreng, Kemendag berdalih tak memiliki wewenang untuk membongkar mafia dan menyerahkannya kepada kepolisian.
Pemerintah meruntuhkan marwahnya sendiri dihadapan para mafia dan kartel minyak goreng hingga saat ini aturan HET pada minyak goreng masih berstatus dicabut. Pernah sesumbar bongkar mafia, ditagih KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk mengungkap data mafia, kesemuanya memojokkan Mendag Lutfi untuk mundur sebagai Menteri Perdagangan.
Persoalan PPN 11 persen, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022 inflasi Indonesia sudah mencapai 2,64 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,66 persen secara bulanan. Dikutip dari
bps.go.id (13/4/22). April ini inflasi diperkirakan akan meningkat karena dipicu oleh beberapa hal yang berpotensi mengerek inflasi.
“Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2022, dan kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022. ..kenaikan PPN ini meskipun tipis tetapi merambat ke semua produk dan beberapa aktivitas jasa yang memberi potensi inflasi pada bulan ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan inflasi hingga akhir tahun juga ikut terpacu,†ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam diskusi virtual, Kamis (7/4/22).
Potensi peningkatan inflasi yang tinggi harus segera diantisipasi. Mulai dari dampak yang memungkinkan adalah turun-nya daya beli masyarakat, ini menjadi berbahaya karena saat ini share terbesar adalah konsumsi rumah tangga dari total PDB Indonesia. Hal ini dikhawatirkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah masuk pemulihan. Lalu inflasi yang tinggi pada bahan pokok pangan akan membebani masyarakat menengah kebawah, yang apabila tidak terkendali akan menambah angka kemiskinan.
Juga inflasi akan mengganggu kinerja mitra strategis dagang yang akhirnya mempengaruhi output perekonomian yang disebabkan bertambahnya beban biaya produksi, yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan secara otomatis menambah tingkat pengangguran. Kesemuanya ini harus diantisipasi bahkan dihentikan agar tak semakin meluas dan mengakar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Persoalan tak kunjung usai. Awal bulan lalu kita disuguhkan pemberitaan bahwa pada saat Sidang Kabinet di Istana Negara, Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalannya terhadap para anggota kabinet, terutama ketika berbicara soal lonjakan harga barang-barang pokok dan juga energi. Jokowi bahkan menyinggung bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para menterinya tidak memiliki rasa empati, bahkan tidak ada sense of crisis di tengah kesulitan rakyat saat ini.
Lantas setelah itu apa? Sampai saat ini baru lengkingan ‘atas nama rakyat’ yang nyaring terdengar. Namun bicara soal kebijakan yang memihak rakyat, yang memikirkan setiap konsekuensi hajat hidup masyarakat luas begitu samar.
Suaranya terkalahkan dengan bisingnya kebijakan yang tidak menjadikan rakyat sebagai kepentingan utama, yang dihadirkan oleh orang-orang yang tidak berkompeten sebagai pemangku. Dimana fungsi pemerintah? Mau membiarkan ini semua menjadi persoalan hingga menjadi kerusuhan atau menangani ini semua dengan kebijakan yang tepat sasaran?
*Penulis adalah Bendahara Umum PW Hima Persis DKI Jakarta
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
