Liga RMOL
Liga RMOL Mobile
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Boom Oil Price dan Sense Of Crisis Para Menteri Jokowi

OLEH: SALAMUDDIN DAENG
  • Kamis, 07 April 2022, 14:33 WIB
Boom Oil Price dan Sense Of Crisis Para Menteri Jokowi
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net
HARGA minyak dunia naik itu rezeki bagi Indonesia atau sebaliknya tekor? Pertamina menyesuaikan harga ritel BBM nonsubsidi. Namun perusahaan migas hulu Pertamina malah ketiban durian rutuh.

Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk menjelaskan masalah ini kepada masyarakat mengenai pemyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut. Ini untuk pertama kali presiden menggunakan kata sense of crisis. Mantap istilahnya.

Di sektor hulu migas Indonesia berdebar hatinya sekarang, penuh harap agar harga minyak yang bagus ini bisa bertahan lama. Usaha memompa minyak di blok-blok migas milik Pertamina diharapkan akan menghasilkan cuan untuk mengisi kantong perusahaan yang menipis selama bertahun tahun akibat melemahnya harga minyak.

Namun sampai kapan harga yang mantap ini akan bertahan?

Lebih dari 700 ribu barel minyak dihasilkan dari perut bumi Indonesia yang dijual, hasilnya sebagian masuk ke kantong pemerintah. Makin tinggi harga minyak, maka makin banyak uang pemerintah, baik dari pajak, maupun bagi hasil minyak.

Intinya pemerintah Indonesia senang kalau harga minyak naik, dibandingkan kalau harga turun semua bermuram durja.

Berbeda dengan Pertamina Hulu dan Pemerintah Indonesia,  Pemerintah United State of America (USA) memiliki harapan yang lain. Untuk pertama kali mereka tidak diuntungkan oleh harga minyak yang tinggi, yang sebetulnya adalah fondasi sistem keuangan.

Kali ini USA berhadapan dengan kebutuhan mengendalikan inflasi yang terjadi gila-gilaan. Hal yang paling dirasakan penduduk sekarang adalah kenaikan harga sewa apartemen yang mulai mencekik.

USA telah menambah jumlah pasokan minyak ke pasar untuk menurunkan harga BBM. Sekitar 1 juta barel per hari kemarin kebijakan ini tampaknya sudah jalan.

Ini untuk menstabilkan harga BBM di sana yang naik dan ikut melipatgandakan inflasi yang telah naik di sana.

USA sebelumnya sudah meminta OPEC menambah pasokan namun tidak teralisasi. Sehingga USA mengeluarkan strategic reserve-nya menambah pasokan 1 juta barel sehari atau sekitar 5 persen dari konsumsi BBM harian USA. Cadangan ini akan dikeluarkan selama paling tidak 6 bulan ke depan.

Ada kemungkinan ini untuk menunjukkan bahwa USA sendiri ingin menunjukkan bahwa mereka masih kuat mengendalikan harga minyak dan sekaligus menekan harga jual BBM  yang meningkat di dalam negeri dan sekaligus mengendalikan inflasi.

Pemerintah USA juga telah memangkas berbagai macam pajak dan pungutan agar harga ritel BBM segera turun ke posisi normal di semua negara bagian.

Semantara Indonesia minyak itu sumber uang pemerintah. Dari minyak pemerintah medapatkan bagi hasil grossplit, berbagai macam pajak dan pungutan di hulu, pendapatan signatur bonus dari peralihan blok migas, semua itu mengisi kantong pemerintah.

Di bagian hilir pemerintah Indonesia memungut banyak pajak PPN, PBBKB dan rencana akan memungut pajak karbon dan berbagai pungutan lainnya. Intinya negara ini hidup dari pungutan minyak.

Maka makin tinggi harga minyak, makin tebal kantong pemerintah Indonesia. Apalagi pada saat yang sama nilai dolar menguat. Makin tebal isi dompet pemerintah. Tajir.

Jadi berapa lama lagi Indonesia dan BUMN Pertamina Hulu akan menghasilkan cuan besar besaran dari blok blok dalam negeri kali ini akan diuji. Terutama dalam rangka program pemerintah atau ESDM dengan target 1 juta barel minyak sehari.

Mimpi pemerintahan Jokowi yang selama hampir dua periode masa pemerintahan belum ada tanda-tanda akan dapat direalisasikan. Pertamina hulu tampaknya akan mengusahakan dari sumur Rokan dengan konsentrasi terpecah pada usaha mengatasi limbah warisan Chevron di sana.

Pesan ini harus disampaikan para menteri sebagai sense of crisis bahwa harga minyak dunia naik itu mempertebal kantong pemerintah, bisa-bisa kantong baju dan celana penuh sesak oleh uang.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA