Neraca Pembayaran Melemah

Pelemahan kemampuan mendanai impor berpotensi besar dalam berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan bahan baku dan bahan penolong, yang bersumber dari impor mengalami pelemahan.

Kondisi seperti ini memperburuk kondisi deindustrialisasi pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Akibatnya adalah sumber pertumbuhan ekonomi nasional, yang semula bertumpu dari sektor industri pengolahan menjadi menurun.

Artinya, harapan pemerintah untuk melakukan penyerapan tenaga kerja dari sumber sektor industri pengolahan untuk ekspor ke luar negeri mengalami penurunan. Akibatnya, harapan pemerintah untuk berhasil memperbaiki kemiskinan secara tidak langsung yang bersumber dari kegiatan ekspor dan impor pun melemah.

Kondisi ini merupakan cermin dari posisi pemanfaatan faktor eksternal keterbukaan ekonomi, yang kurang dimanfaatkan secara lebih baik untuk kepentingan kemakmuran nasional. Kemampuan pemerintah untuk membayar utang luar negeri yang terindikasi melemah merupakan sinyal serius bahwa perilaku berutang ke luar negeri tidak dapat dipandang secara sebelah mata.

Sulit sekarang menggunakan argumentasi bahwa utang luar negeri pemerintah yang meningkat dipandang sebagai manfaat yang tidak mengandung risiko tetap kuat dalam menahan goncangan instabilitas perubahan ekonomi global.

Penyebab utama dari pelemahan kemampuan mendanai impor dan kemampuan membayar utang luar negeri pemerintah di atas adalah karena menurunnya kegiatan transaksi finansial. Transaksi finansial turun dari 29306 juta dolar AS tahun 2016 menjadi 11670 juta dolar AS tahun 2021.

Masalah penurunan transaksi finansial ini disebabkan oleh turunnya investasi portofolio sekalipun kondisi investasi langsung (FDI) konstan. Artinya, dari sudut pandang investor keuangan memandang kondisi iklim investasi keuangan portofolio kurang menguntungkan dari sisi kepentingan investor portofolio.

Sementara itu persepsi investor yang melakukan investasi langsung ke dalam negeri Indonesia tidak mengalami perubahan secara mendasar. Artinya, berbagai jurus deregulasi di bidang ekonomi dalam bentuk paket-paket deregulasi ekonomi sebanyak belasan paket kebijakan ekonomi itu untuk memanfaatkan sumberdaya keuangan internasional dalam melakukan investasi langsung ke dalam negeri, ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan investasi langsung secara signifikan, melainkan konstan.

Akibatnya, pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran di dalam negeri, pemangkasan dwelling time pada pelabuhan laut internasional dan digitalisasi perizinan satu atap satu pintu, ternyata sementara ini lebih terbebani oleh kondisi pelemahan kemampuan pemerintah dalam membayar utang luar negeri dibandingkan maksud pemerintah hendak menjadikan investasi langsung sebagai sumber penggerak pembangunan ekonomi nasional dan daerah di Indonesia.

Penulis adalah eneliti INDEF, yang juga pengajar Universitas Mercu Buana