JAKI Mengajak Amerika Serikat Bekerjasama untuk Perdamaian Laut China Selatan

Rencana Amerika Serikat membentuk Front Untuk Melawan China di wilayah ASEAN dapat memperkuat upaya pembentukan Pakta Perdamaian Laut China Selatan. Meskipun begitu, penguatan politik internasional ini juga harus beriringan dengan upaya perdamaian dan kesepakatan-kesepakatan baru.

Kami berpendapat perlawanan ini adalah bentuk melawan dominasi dan hegemoni China di Laut China Selatan yang mengutamakan kepentingan nasionalnya China sendiri di wilayah ASEAN dengan bertindak melampui hukum internasional dan tidak menghormati Hak-Hak Bangsa-Bangsa atas Kedaulatan Nasionalnya.

Untuk itu, JAKI sebagai salah satu anggota Panitia Majelis Rakyat Global Indonesia yang merencanakan Deklarasi di tengah Laut Natuna Utara dalam waktu dekat, mengajak Amerika Serikat untuk bekerjasama mendukung kapasitas kelompok masyarakat sipil Indonesia, ASEAN dan Global terlibat dalam pencapaian perdamaian Laut China Selatan. Bentuk dukungan ini salah satunya adalah dukungan terbentuknya Majelis Rakyat Global Indonesia.

Hal ini merupakan bentuk kemajuan kekuatan ke 5 dalam demokrasi yaitu kekuatan rakyat. Setelah eksekutif, legislatif, yudikatif dan media massa sebagai 4 kekuatan demokrasi.

Oleh karena itu sebagai wakil sosial suara rakyat warga negara langsung, kelompok masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pencapaian resolusi ketegangan Laut China Selatan. Dan mendukung terbentuknya Pakta Perdamaian Laut China Selatan yang bisa juga nantinya ditingkatkan menjadi Pakta Perdamaian Pasifik. Hal ini merupakan salah satu tindakan terbentuknya Majelis Rakyat Global Indonesia.

Sedangkan otoritas China juga harus mau diajak berunding untuk beberapa hal, yaitu bertindak kembali pada hukum internasional yang telah disepakati, menghentikan aktivitas pangkalan militernya di Laut China Selatan yang mengancam negara-negara berdaulat di ASEAN serta menghormati hak-hak kedaulatan lautan bangsa-bangsa ASEAN yang telah ditetapkan melalui UNCLOS.

Perdamaian tanpa keadilan tentu tidak akan terjadi. Oleh karena itu China harus mau bersikap adil dan berhenti mendikte-dikte Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengeboran migas di Laut Natuna Utara yang jelas merupakan wilayah kedaulatan laut nasional Indonesia. Jika ini terus dilakukan, rakyat Indonesia bisa marah.

Jika China mau kembali mengikuti hukum internasional yang telah disepakati dunia,  tentu kesepakatan-kesepakatan baru dapat dibuat bersama.

Dan kelompok masyarakat sipil akan menghormati sikap China dengan penuh penghormatan atas hak-hak nasionalnya.

Semua upaya ini adalah tindakan untuk mendorong perdamaian dunia, kemanusiaan dan keadilan serta menjaga situasi agar konflik Laut China Selatan tidak meluas hingga ke seluruh wilayah Pasifik.

Posisi politik Negara Indonesia yang bebas aktif tidak terlepas oleh prinsip-prinsip Hak Asasi Bangsa dan Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan Pembukaan UUD 45 sebagai manifesto politik Indonesia, dimana Pancasila ada di dalamnya.

Sehingga Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan Front Melawan China ini menghentikan dominasi China dan memperkuat kedaulatan nasional Indonesia dalam menempatkan persoalan Natuna Utara serta menjalankan politik pragmatisnya.

*Penulis adalah Koordinator Aktivis JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)