Pemulihan Perekonomian

Kedua, sistem perekonomian terbuka secara fisik dari mobilitas manusia dapat diyakini terjamin keamanannya dari potensi meluasnya kembali serangan Covid-19.

Hal itu karena mobilitas modal, investasi, dan keuangan masih sangat ditentukan oleh kehadiran fisik dari mobilitas manusia sebagai mahluk sosial, sekalipun ekonomi digital telah menunjukkan manfaat. Tanpa kehadiran fisik manusia, ekonomi digital tidak dapat berperan mengurangi secara signikan terhadap kehadiran fisik manusia sebagaimana keberadaan perdagangan jasa masih memerlukan perdagangan barang.

Atas kendala pertama di atas, kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM berdasarkan level, yang pada prakteknya bersifat lebih permisif dibandingkan yang dikesankan atas pemberlakuan level-level pada PPKM per wilayah pemerintahan daerah. Akan tetapi pengkonstruksikan kebijakan yang seperti itu tidak dapat ditutup-tutupi secara sempurna dengan menggunakan penataan peranan pers dan pengendalian media sosial.

Selanjutnya upaya pemerintah menertibkan para vocal point, yang rajin mengkritisi kinerja pemerintah, justru dapat ditafsirkan secara berlebihan bahwa pemerintah kembali menyukai penggunaan pendekatan keamanan dalam membangun stabilitas di bidang sosial dan politik. Akan tetapi pengendalian stabilitas politik sebagai pengkondisian persyaratan percepatan pemulihan perekonomian, ternyata tidak memperlihatkan perbaikan pemulihan perekonomian secara lebih cepat, selain terbatas pada angka-angka di atas kertas.

Pemberlakuan kondisi seperti itu, justru menimbulkan kesan bahwa pemerintahan diposisikan berada melebihi pengendalian stabilitas sosial, politik dan keamanan pada periode sebelum pemerintahan Orde Reformasi. Kesan seperti ini kurang memperhatikan pengarusutamaan, yang pernah sangat mengabaikan pandangan hidup berbeda dari kelompok minoritas yang vocal, justru ketika itu membuat jargon tinggal landas pada tahapan pembangunan ekonomi Rostow dikhawatirkan akan terulang kembali menjadi tertinggal di landasan.

Pada kendala nomor kedua di atas, yang dapat dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian dengan maksud menyebarluaskan optimisme, adalah dengan cara melakukan percepatan pembangunan laboratorium-laboratorium kesehatan di berbagai penjuru wilayah Indonesia.

Selain untuk menurunkan biaya pelacakan terduga orang yang terkonfirmasi Covid-19, maka masalah semacam terbentuknya hambatan non tarif atas kegiatan pemberlakuan prosedur keamanan kesehatan masyarakat, ini akan membuka pintu mobilitas manusia secara lebih nyaman dan relatif aman.

Bagaimana pun mobilitas manusia, yang terasa aman dalam hidup melakukan interaksi pada semua kegiatan perekonomian adalah kunci dari usaha meningkatkan mobilitas modal, investasi, dan keuagan kembali sebagai syarat dasar untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Penting sekali pemerintah untuk kembali focus mengutamakan penggunaan pendekatan kesehatan masyarakat.

Sugiyono Madelan Ibrahim
Peneiti Indef dan pengajar Universitas Mercu Buana