Serangan Puncak

Persoalan yang terjadi adalah pemerintah mempunyai tafsir yang berbeda 180 derajat dengan gambar grafik kedaruratan Covid-19 tersebut. Pemerintah memberikan tafsir bahwa penanganan Covid-19 terkendali. Pemerintah terkesan marah kepada pengamat yang memberikan kesan bahwa penanganan Covid-19 tidak terkendali.

Indikasi terkendali itu jika perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19 mendekati nol per hari. Demikian pula dengan indikasi kematian akibat Covid-19 per hari juga terindikasi terkendali, jika grafik-grafik kematian akibat covid-19 menunjukkan mendekati nol.

Persoalan mendasar yang terjadi berupa fatamorgana serangan covid-19 menuju puncak maksimisasi global, namun ditafsirkan oleh pemerintah seolah pesawat tempur tora-tora sedang jatuh berkecepatan maksimum menuju menghujam ke bumi.

Pada tataran global, jumlah vaksin yang tersedia sebanyak 3,11 miliar dosis sedangkan jumlah penduduk dunia sekitar 7,7 miliar. Jadi ketersediaan vaksin di tingkat dunia sebanyak 40,39 persen dari Jumlah penduduk menunjukkan sinyal bahwa harapan terjadinya herd immunity masih jauh dan persoalan grafik serangan covid-19 yang berkembang menuju puncak itu sulit mengandalkan kecukupan kebutuhan bala bantuan vaksin dari para negara sahabat.

Dalam kaitannya dengan taktik pemerintah menggunakan PPKM Darurat adalah pemerintah mengandalkan bala bantuan TNI Polri, Polisi Pamong Praja, dan Hansip, serta pers arus utama untuk berinovasi melakukan kegiatan gerilya melawan covid-19 sebagaimana meniru metode Jenderal Sudirman melawan Jenderal Spoor pada periode perang kemerdekaan.

Akan tetapi harapan dari pemerintah untuk berhasil membangkitkan sistem pertahanan rakyat semesta itu terkendala oleh struktur perekonomian, yang 99 persen merupakan badan usaha koperasi dan UMKM, sedangkan sisanya berupa usaha besar.

Artinya, rekam jejak kebijakan pemerintah selama ini sesungguhnya terkesan melupakan daya tahan pencarian nafkah harian dari bentuk badan usaha koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkesan lebih memprioritaskan usaha besar PMA dan PMDN maupun kepentingan ASN dan BUMN dibandingkan amanat penderitaan dari koperasi dan UMKM.

Sektor formal lebih mendapat tempat di hati pemerintah dibandingkan sektor informal, yang dipandangnya secara sebelah mata.

Dalam situasi yang serba darurat dan keterbatasan anggaran serta personal, maka pemerintah perlu kembali ke titik dasar kebutuhan, yaitu untuk kembali mampu menggenggam amanat hati nurani rakyat banyak, yaitu kepentingan sektor informal, koperasi dan UMKM, agar praktek PPKM Darurat mengejawantah.

Merebut trust rakyat dan meninggalkan pencitraan-pencitraan taktik cara buzzer.

Sugiyono Madelan Ibrahim
Peneliti Indef dan pengajar Universitas Mercu Buana