Pemilu Israel, Nasib Palestina Dan Politik Tukar Guling Netanyahu

Koalisi besar konservatif-kanan pendukung Netanyahu hanya memperoleh 59 kursi dari 120 kursi Knesset (parlemen Israel). Sedangkan dalam undang-undang pemilu Israel, partai atau koalisi partai minimal harus menguasai 61 dari 120 kursi Knesset untuk dapat membentuk pemerintahan.

Satu-satunya jalan yang harus ditempuh Netanyahu adalah melobi pemilik kursi di parlemen.

Yang paling masuk akal adalah melobi partai kanan Yisrael Beiteinu (7 kursi) atau partai kanan New Hope (6 kursi) yang hingga kini masih menolak bergabung dengan koalisi pro-Netanyahu maupun bergabung dengan Oposisi pimpinan Benny Gantz.

Kedua partai ini, terutama Yisrael Beiteinu memiliki kedekatan ideologis dan merupakan pecahan Partai Likud, pimpinan Netanyahu.

Mereka keluar dari koalisi besar konservatif-kanan pendukung Netanyahu karena kecewa dengan kebijakan Netanyahu yang memilih gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza dan menolak solusi dua negara, menolak mengakui kedaulatan dan otoritas Negara Palestina.

Mereka menganggap Netanyahu terlampau lunak terhadap eksistensi Hamas. Mereka menginginkan Pemerintah Israel memperkuat aneksasi Tepi Barat dan perluasan pembangunan pemukiman Yahudi (semacam Apartheid).

Dan suara partai kanan Israel Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman atau Partai New Hope pimpinan Gideon Sa’ar adalah penentu nasib politik Netanyahu.

Pasalnya, koalisi besar konservatif-kanan tak mungkin lagi melobi pihak oposisi yang berfokus pada isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penerimaan suap yang dilakukan oleh Netanyahu. Bahkan mereka berkeinginan menyeret Netanyahu ke pengadilan.

Jalan yang masuk akal ditempuh adalah menjalankan politik offensive terhadap Palestina atau Hamas. Dengan kebijakan yang keras dan offensive terhadap Hamas diharapkan dapat menarik dukungan dari partai kanan konservatif di luar koalisi yang dipimpin Likud.

Jika tidak, maka pemilu ulang (pemilu kelima) dapat dimenangkan oleh oposisi yang mendapat dukungan besar dari komunitas politik Arab-Israel, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah konservatif-kanan selama ini. Itu artinya bisa menyeret Netnyahu ke penjara.

Menyerang warga Palestina adalah pilihan sulit bagi Netanyahu, karena itu mengorbankan sejumlah hubungan kerjasama dengan Dunia Arab bahkan dunia Internasional. Namun itu adalah pilihan yang paling mungkin ditempuh ketimbang harus mendekam di penjara.

Dan jika Netanyahu berhasil memenangkan Pemilu adalah kabar buruk bagi Palestina. Karena untuk mempertahankan dukungan pemilik kursi di parlemen Netanyahu harus mempertahankan politik offensive terhadap Palestina.

Artinya, Netanyahu berkepentingan besar untuk mengontrol parlemen dalam waktu panjang agar parlemen memberi kekebalan hukum kepada Netanyahu sehingga lembaga peradilan Israel tak dapat menyeret Netanyahu ke pengadilan.

Salah satunya dengan memberlakukan hukum Perancis yang melarang pejabat tinggi yang sedang berkuasa diseret ke pengadilan.

Dan itu hanya mungkin dilakukan dengan "politik tukar guling" dengan kebijakan offensive dan agresi terhadap Palestina.


Arjuna Putra Aldino Penulis adalah Ketua Umum DPP GMNI dan Mahasiswa Pascasarjana Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia