Kepercayaan kepada Pemerintahan Jokowi datang dari institusi keuangan dalam negeri, yakni bank pemerintah dan swasta dalam negeri dan kepercayaan dari Bank Indonesia (BI).
Sebagai bukti sebagian besar utang yang diperoleh Presiden Jokowi dalam membiayai pemerintahannya datang dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp 909,9 triliun lebih. Pembeli terbesarnya adalah Bank Indonesia (BI), sisanya adalah bank pemerintah dan bank swasta serta orang orang kaya di tanah air.
Hanya 10 persen dari total utang pemerintah tahun 2020 yang berasal dari pinjaman multilateral dan pinjaman bilateral atau pinjaman dari negara lain.
Nilainya 6,37 miliar dolar AS. Biasanya pemerintah bisa memperoleh 40-50 % pinjaman dari bilateral dan multilateral yang bunganya rendah tersebut.
Jumlah pinjaman bilateral dan multilateral Indonesia sebagian besar datang dari Jerman senilai 1,28 miliar dolar AS dan Australia senilai 1,15 miliar dolar AS.
China tidak memberikan utang sepeserpun. Demikian juga Amerika Serikat juga tidak memberikan utang sepeserpun kepada Indonesia.
Sementara pinjaman multilateral paling banyak diberikan oleh Asian Developmnet Bank senilai 798 juta dolar AS dan Bank Dunia melalui IBRD senilai 691 juta dolar AS. Keduanya sekitar 2,5% dari total utang Indonesia tahun 2020.
Tahun 2021 utang direncanakan masih di atas Rp 1.100 triliun lebih. Utang dari lembaga keuangan multilateral tampaknya akan sama dengan tahun kemarin, bahkan bisa lebih kecil atau di bawah 10 persen total utang yang diperlukan pemerintah Jokowi.
Jadi utang tetap harus dibeli BI dan bank-bank nasional. Tapi ngomong ngomong uang BI itu uang apa ya? Beneran uang ya?
Salamuddin Daeng
Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: