Konstruksi Politik Survei Kinerja

Kesimpulan hasil temuan akan sangat tergantung selera yang disukai.

Sebagai entitas akademik, keberadaan survei dipahami serta dimaknai sebagai metode ilmiah dalam melakukan pengukuran secara sistematis, kalkulatif, dan objektif.

Ilmu statistik menjadi kuasa pengetahuan untuk melihat gambaran atas tendensi perilaku populasi, yang cukup diambil dari kumpulan data responden. Teruji dan valid berdasarkan fakta.

Problemnya, sebuah survei politik tidak berdiri dengan sendirinya, ada kehendak yang ingin disampaikan melalui survei.

Keberadaan survei politik menyoal konten atas daftar pertanyaan yang disusun, bersamaan dengan bingkai konteks yang melingkupi maksud serta tujuan survei.

Dengan begitu, survei menjadi pendahuluan bagi padanan yang setara diproses selanjutnya yakni membangun opini publik. Sifat temuan dari hasil survei akan menjadi berbeda ketika diinterpretasi.

Salah dan Keliru

Prinsip survei yang menjadi etik dasarnya adalah: "boleh salah, tidak boleh bohong".

Kesalahan dalam sebuah survei terjadi secara bertingkat, mulai dari (i) salah mengambil sampel, (ii) salah menyusun pertanyaan, (iii) salah dalam proses mengolah data, hingga (iv) salah ketika menarik kesimpulan dan interpretasi.

Ada kesalahan yang secara alamiah mungkin terjadi tanpa disengaja, tetapi juga ada pula kelalaian yang penuh rekayasa kesengajaan.

Sebuah survei tidak terbebas dari suatu kepentingan, dan cara untuk keluar dari perangkap manipulasi atas hasil, diperlukan kemampuan untuk melepas subjektivitas.

Elemen salah dan keliru yang termuat dalam indikator error, kerap kali menjadi sumber diskusi yang menarik, dan percakapan di ruang publik atas hasil survei tersebutlah yang melengkapi tujuan dari keberadaan survei itu sendiri.

Persepsi tim survei disebarluaskan, tentu saja tidak hanya menyoal hasil temuan yang diperoleh, tetapi sekaligus menyertakan bobot tafsir dari hasil temuan tersebut yang secara lentur dan fleksibel bisa dikonstruksi sesuai kehendak peneliti.

Ongkos Survei

Pada era pemilihan politik secara langsung, maka bertambah pula jumlah lembaga survei politik. Kerjasama antara aktor dan momen politik, dengan lembaga survei sering terjadi dengan kontrak tim konsultan pemenangan.

Tentu harus disadari bila sebuah survei adalah serangkaian kegiatan yang membutuhkan usaha untuk melakukan pengambilan data responden, jelas memerlukan pembiayaan.

Dalam posisi sebagai konsultan pemenangan, yang fungsinya diperuntukkan bagi upaya memenangkan kontestasi politik, maka survei dipergunakan sebagai salah satu cara untuk mengukur sekaligus mengkonstruksi elektabilitas.

Sedangkan bila berposisi sebagai petahana yang berkuasa, sebuah survei menjadi ukuran atas penerimaan publik maupun menjadi sarana legitimasi statistik untuk mengambil suatu kebijakan.

Tidak mengherankan bila dalam era pandemi, sekonyong-konyong, muncul survei yang mengukur dukungan politik bagi para pengambil kebijakan. Motif surveinya tentu bisa dipertanyakan.

Apalagi bila informasi pendanaan survei tidak dibuka ke publik, dengan keterangan, (i) apakah bersifat independen, (ii) ataukah merupakan kerjasama bersponsor, maka bisa terjadi bias kepentingan.

Publik perlu mendapatkan keterangan informasi tersebut, agar mampu melihat relasinya dengan hasil kesimpulan survei yang dibuat.

Survei dan Jarak Realitas

Mungkinkah survei berbeda dari realitas? Bisa dan memungkinkan saja hal itu terjadi. Survei menjadi ruang simulasi, dengan upaya memunculkan konstruksi citra.

Sesuai dengan konsepsi citra menurut Baudrillard, maka survei bisa secara sekaligus membentuk citra sekaligus mendistorsi informasi yang datang bersamanya.

Sekurangnya, imaji sebagaimana citra dipahami melalui perspektif Baudrillard menempatkan, (i) citra sebagai representasi realitas, (ii) citra yang menyelewengkan realitas, (iii) citra guna menyembunyikan realitas, hingga (iv) citra tidak berhubungan dengan realitas.

Karena itu, survei dapat menjadi berjarak dengan realitas bila tujuannya tidak didekatkan pada kepentingan dominan publik, dibandingkan mengikuti kehendak kekuasaan.

Diliputi kondisi pandemi, dapat dipastikan: mobilitas terbatas, ekonomi berdenyut lemah, pengangguran, kemiskinan dan korban PHK bertambah, selain angka kematian dan penularan.

Kita perlu membaca serta mengkaji hasil survei, bila terjadi senjang jarak atas realitas dari kesimpulan survei yang dibuat, hal itu dapat menggugah nalar kritis untuk menimbang urgensi survei yang dibuat.

Angka-angka tidak berbicara, mereka bergerak atas tafsir pembacanya, dan seluruh arah kuasa, disanalah kedudukan etika dan moralitas menjadi penjaga marah para peneliti yang terlibat dalam sebuah survei.

BACA JUGA:

Survei: 82 Persen Puas dengan Pemilu 2024

Anies Baswedan: Santai, Jangan Buru-Buru

Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid