Program BLT, Dulu Dihina Kini Dimanfaatkan

Aktifitas manusiapun dibatasi demi meminimalisir tingkat penularan covid-19, hal tersebut menjadikan perkembangan diberbagai bidang menjadi lamban, tentunya hal tersebut sudah menjadi konsekwensi bagi peradaban manusia saat ini.

Bahkan akibat pandemi ini banyak mengakibatkan penganguran dan kemiskinan serta pendidikan juga mengalami pelambatan. BPS merilis bahwa IPM Indonesia hanya naik 0,02 persen. Pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia juga mengalami penurun sebesar Rp 286.000 dibanding tahun lalu.

Pada 2020 pengeluaran per kapita masyarakat RI berada di Rp 11 juta, sedangkan di tahun lalu mencapai Rp 11,29 juta. Resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga menyebabkan pendapatan masyarakat Indonesia tergerus.

Selain mengalami pelambatan IPM dan penurunan pengeluaran perkapital, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan Jumlah pengangguran dan kemiskinan bertambah sangat signifikan. Masyarakat semakin sulit untuk menghadapi kehidupan karena beban hidup yang ditanggung dan minimnya pemasukan harian/bulanan.

Ketidak berdayaan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah korban meningal karena pandemi dan melajunya jumlah suspek Covid-19 yang tidak bisa direm. Namun, dalam situasi segenting apapun, pemerintah harus tetap bisa bertindak lebih cermat dan berpikir lebih profesional dalam mengambil kebijakan disaat pandemi Covid-19 semakin berkembang secara masif sampai hari ini.

Kebijakan publik yang ditetapkan harus tepat sasaran dan ketat dalam sistem dan pengawasan, jika tidak maka kebijakan yang berupa bantuan-bantuan langsung akan menjadi ajang korupsi seperti halnya bansos yang dikorupsi oleh banyak oknum yang tidak bertangung jawab.

Alih-alih pada masa pandemi Covid-19 banyak orang yang simpati dan empati pada korban pandemi. Dengan jumlah korban yang terpapar semakin meningkat bahkan banyak yang berjatuhan meninggal dunia karena covid-19.

Namun, di saat yang sama ada sebagian oknum memanfaatkan dana bansos untuk dikorupsi, apakah mental anak bangsa ini sudah begitu parah. Sehingga hak-hak korban pandemi Covid -19 juga harus dirampas. Hal ini juga karena kebijakan pemerintah tampak seperti anomali. Ada banyak kebijakan yang cepat sekali berubah-ubah dan tidak konsisten, kebijakan yang ditetapkan seperti tak terpikirkan secara matang sebelumnya. Rumus baku dalam pengambilan kebijakan seolah terlupakan.

Ada salah satu program pemerintah yang patut diapresiasi dan diberikan dukungan, karena kebijakan ini mampuh menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat secara riil, seperti filosofi dasar dibuatnya sebuah kebijakan yaitu “kebijakan ditetapkan atas dasar atau landasan kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat”.

BLT merupakan salah satu program yang secara fundamental mampuh menjawab kebutuhan mendasar (basic need) nasyarakat saat ini. sebagai program yang menyasar langsung pada individu masyarakat Indonesia. BLT di implementasikan lewat transfer ke rekening masing-masing individu warga masyarakat maupun lewat kantor Pos Sehingga bantuan langsung ke obyek, sehingga tidak ada kesempatan bagi para koruptor untuk melancarkan aksinya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dulu diterapkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bantuan pada masyarakat di saat dunia dilanda krisis pada tahun 2008. Kebijakan BLT yang dulu Pak SBY tetapkan untuk mengantisipasi terjadinya pelonjakan harga dan ekonomi yang tak menentu atas krisis 2008, namun niat baik untuk membantu masyarakat banyak mendapatkan hinaan, cacian dan perlawanaan dari pihak oposan. Seolah-olah program tersebut tak punya arti dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Namun menjadi naif dan lucu setelah pihak oposisi sekarang berkuasa program BLT dijadikan sebagai program pilihan terbaik dan sukses dalam mendistribusi bantuan kepada masyarakat. Dan mereka lupa kalau duluh pernah berujar tidak etis pada pembuat kebijakan yang sekarang di contoh secara mutlak.

Di saat Pak SBY menetapkan program BLT banyak lawan politiknya yang mempertanyakan bahkan mencibir dan menghina program tersebut. Seolah program BLT tersebut tidak memberi arti bagi masyarakat, namun sebagai seorang pemimpin Pak SBY tetap dewasa dan tenang dalam menghadapi kritikan maupun cibiran yang dilontarkan langsung kebeliau.

Padahal program tersebut adalah manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” kenapa dikatakan manifestasi dari UUD 45 karena yang menjadi target program BLT adalah para fakir miskin atau orang yang hidup dibawah garis kemiskinan (under poverty line).

Ironi di mana program BLT pak SBY yg dulu dihujat sekarang menjadi program andalan penguasa sekarang yang dulu menjadi oposisi. Ada benarnya pepatah mengatakan bahwa kebenaran akan mencari jalanya sendiri, dan kebenaran program BLT sekarang terbukti sebagai program andalan pemerintahan.

Apapun dulu yang terjadi, namun bila sebuah kebijakan atau program pemerintah sekarang bisa menghadirkan kebaikan bersama (common good), kita akan tetap mendukungnya, dari pada bertahan pada program bansos yang dibuang dari mobil dan dikorupsi oleh para koruptor.

Faktanya dari sekian banyak kebijakan yang ditetapkan Pak Jokowi BLT merupakan program yang tidak kontroversi dan tidak menuai kritik dari publik, bahkan program BLT ini banyak mendapat dukungan dan apresiasi dari publik. Ini mengafirmasi bahwa program BLT adalah program yang baik untuk masyarakat.

Semoga dengan program BLT ini bisa meringankan beban kehidupan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Amin.

Qomaruddin
Kabiro PDT DPP Partai Demokrat