Berat Amat Sinuhun Ini

Namun PT Garuda Indonesia, maskapai nasional yang 60 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah, membuat contoh labirin utang yang lebih baik yang tidak dapat dengan mudah lepas dari Jakarta.

Kapal induk dalam masalah. Garuda memiliki sukuk 500 juta dolar AS yang jatuh tempo 3 Juni, tetapi hanya memiliki uang tunai 299 juta dolar AS pada akhir 2019.

Pemerintah berencana untuk merestrukturisasi pembiayaan dan mengatur 500 juta dolar AS lagi untuk modal kerja. Tapi itu mengesampingkan suntikan dana langsung, Bloomberg News melaporkan Senin.

Jika Garuda dibiarkan berjuang sendiri, BUMN lain akan mengikutinya ke dalam kesulitan. Maskapai ini membeli bahan bakar dari PT Pertamina dan layanan bandara dari PT Angkasa Pura, dan merupakan klien besar dari bank-bank besar milik negara.

Utang kepada BUMN lain menyumbang lebih dari 30 persen dari total kewajibannya, atau hampir 1,2 miliar dolar AS, menurut data yang dikumpulkan dari pengajuan tahun 2019 perusahaan.

Perusahaan asuransi milik negara, Asuransi Indonesia Kredit PT, menjamin kelas A tranche, atau 90 persen, dari Rp 2 triliun dalam sekuritas beragun aset yang diterbitkan pada Juli 2018, yang didukung oleh penjualan tiket ke Jeddah dan Madinah.

Ada masalah: Arab Saudi telah menangguhkan ibadah haji muslim karena pandemi.

Selama masa jabatan lima tahun pertama Jokowi, neraca perusahaan-perusahaan negara Indonesia berubah dari sangat bersih menjadi junk grade.

Penggemar infrastruktur tetapi terjepit oleh perdagangan kembar negara Asia Tenggara dan defisit fiskal, Jokowi menemukan modelnya di China, di mana badan usaha milik negara memikul banyak beban pembiayaan pembangunan nasional.

Keberhasilan yang paling terlihat dari strateginya adalah ledakan pembangunan yang berpuncak dengan pembukaan jalur kereta bawah tanah pertama di ibu kota tahun lalu.

Sekarang, presiden harus menghadapi kenyataan yang buruk. Kami memperkirakan rasio utang bersih pada BUMN Indonesia berkisar dari 4,5 kali hingga 5,5 kali pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi tahun ini, dibandingkan dengan 1,6 kali dari tahun pertamanya menjabat, S&P Global Ratings memperkirakan.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)