Catatan 1993: Syarat Jadi Menteri Terbaik

Saya jawab pasti berlanjut!

"Why?" tanya beliau.

Sebab kreditur, khususnya Bank Dunia dan ADB lebih berkepentingan untuk tetap bisa menyalurkan pinjamannya ke Indonesia. Indonesia sebagai debitur sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan loan itu.

Jadi, saya tegaskan kepada Pak MM bahwa kalaupun Pak Harto menunjuk salah satu satpam di Depkeu untuk jadi Menkeu, sepanjang masih mau mengambil utang atau tidak menolak utang Bank Dunia dan ADB, utang pasti terus mengalir. Bahkan kalau mau cari gelar Menkeu terbaik sekalipun, oke bisa diatur.

Tapi sebaliknya, jawab saya, kalau anda menolak utang dari IBRD (Bank Dunia) dan ADB, siap-siap saja akan dicap sebagai Menkeu RI yang buruk, konyol, atau bodoh. Pokoknya akan diganggu atau “digempur”, bahkan kalaupun anda alumni S3 dari luar negeri.

Intinya jika anda (Menkeu) masih mau berutang, anda bisa disebut Menkeu hebat, terbaik, dan sahabat “pasar” yang dipuja-puji.

Itulah sebabnya pada zaman itu (Orba), biasanya diskenario Indonesia mengajukan kredit yang lebih kecil dan kemudian CGI memutuskan loan yang lebih besar, lalu dibumbui statement “itulah bukti kepercayaan dunia kepada Indonesia”, dan Tim Ekonomi Pemerintah menepuk dada di depan Pak Harto yang nampaknya percaya saja.

Dengan jawaban saya itu, beliau, alm Pak MM tenang dan kesan saya, beliau senang dan PD.

Kini, diperlukan dosis yang lebih tinggi dari sekadar menarik utang kepada Bank Dunia dan ADB. Menkeu harus menarik utang jenis baru ke pasar bebas, yakni SBN.

Seperti umumnya obat, dari waktu ke waktu dosis pun perlu dinaikkan lagi, yaitu dengan tawaran bunga yang tinggi, di atas rata-rata. Jelasnya, kini diperlukan instrumen yang lebih banyak lagi, yaitu tidak cuma pinjaman luar negeri ala CGI, tapi juga SBN dan bunga tinggi.

Jadi seandainya Menkeu SMI yang alumni S3 Amerika akan menyetop penarikan utangnya, beliau bisa menjadi Menkeu yang dihujat “pasar”.  Dan saya kira SMI tidak menginginkan itu.

Saya kira beliau akan memilih tetap mempertahankan policy APBN yang lebih besar pasak daripada tiang.

Dengan policy ini, SMI akan tetap populer dan disukai “pasar”. Padahal APBN masih bisa dirampingkan dengan membuang fat-fat atau markup yang ada atau unnecessary budget alias pemborosan dan anggaran fiktif. Sehingga defisit APBN atau utang bisa lebih baik dikendalikan.

Semoga ini bisa menjelaskan atau menjawab mereka yang sedang bingung mengapa Indonesia getol memperluas dan terus menambah utangnya, dan kenapa bunganya tinggi atau tertinggi di Asia Pasifik.

Jadi lebih untuk kepentingan siapakah utang Indonesia itu?

Monggo dijawab masing-masing, sendiri-sendiri. Solusi atau jawaban saya jelas ialah perlunya reformasi total anggaran, baik APBN maupun APBD.

Penulis adalah mantan Menteri Keuangan